Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan soal utang pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait penyaluran pupuk subsidi Rp 10,4 triliun. Dia memastikan Pupuk Indonesia pasti akan mendapatkan pembayaran.
Menurut Jokowi kemungkinan pembayaran utang itu belum dilakukan karena perlu diaudit terlebih dahulu. Dia menjamin bila audit sudah dilakukan, pembayaran bakal dilakukan.
"Ya kurang bayar, karena memang kalau sudah diaudit dan sudah rampung pasti dibayar," ujar Jokowi di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).
Menurutnya setiap penagihan yang dilakukan BUMN tidak akan langsung dibayar. Mekanismenya memang panjang, perlu penyelesaian audit baru dibayar.
"Ndak langsung tagih, langsung bayar. Penagihan pasti diaudit dulu, baru selesai, baru dibayar, mekanismenya begitu," jelas Jokowi.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi sebelumnya mengungkapkan pemerintah masih memiliki utang terkait penyaluran pupuk subsidi Rp 10,4 triliun. Angka ini merupakan utang yang kurang dibayar dari 2020 sampai 2023.
Rahmad juga mengakui belum terbayarnya utang tersebut oleh pemerintah karena masih ada proses pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Piutang subsidi, 2023 sudah dibayarkan. Piutang sejak 2022 hingga tersisa Rp 600 miliar. Di tahun 2023 ini piutang subsidi hasil audit BPK itu kurang bayar Rp 9,87 triliun, sehingga total kurang bayar piutang subsidi Pupuk Indonesia ke pemerintah sebesar Rp 10,4 triliun," kata Rahmad dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
"Jadi belum terbayar semua karena masih ada beberapa item yang masih membutuhkan beberapa verifikasi," lanjutnya.
Sementara utang yang telah dibayarkan oleh pemerintah, yakni periode 2022 sebesar Rp 16,3 triliun. Namun memang masih ada nilai yang masih dilakukan pemeriksaan oleh BPK yang totalnya Rp 10,4 triliun.
COMMENTS